Sekda Kota Batam Sambut Kunker Komite II DPD RI Terkait Hilirisasi Sumber Daya Alam
![]() |
Keterangan Poto: Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin terima kunker Komite II DPD RI terkait Hilirisasi Sumber daya Alam (Foto/mcb) |
Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Kota Batam, Jefridin, M.Pd., di Kantor Wali Kota Batam pada Senin (3/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, Jefridin menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh DPD RI terhadap sektor sumber daya alam di Batam, yang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian regional.
Sementara itu, Komite II DPD RI, yang dipimpin oleh Ketua Komite II, Angelius Wake Kako, datang dengan tujuan untuk melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Kunjungan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kehutanan, serta anggota DPD RI diantaranya Alfiansyah Komeng, Ria Saptarika dan lainnya.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menggali masukan terkait dampak dari hilirisasi mineral dan batu bara terhadap perekonomian daerah. Komite II DPD RI ingin memperoleh informasi yang konkret terkait proses hilirisasi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di lapangan. Hal ini penting dalam rangka penyusunan RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara yang sedang dibahas untuk mendukung penguatan sektor ekonomi di Indonesia.
“Disampaikan bahwa proses hilirisasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral dan batu bara. RUU tersebut nantinya diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap perekonomian daerah dan nasional, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah,” ujar Jefridin.
Jefridin juga menyampaikan bahwa Pemko Batam sangat mendukung upaya hilirisasi, meskipun Batam sendiri bukan daerah penghasil mineral atau batu bara.
“Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap proses perumusan RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara. Semoga dialog ini kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik bagi masa depan sektor pertambangan dan ekonomi Indonesia khususnya Batam,” tutupnya. (***)