Katalog Elektronik 6.0 Resmi Diluncurkan Untuk Mendorong Transparansi dan Efisiensi Pemerintahan

Keterangan poto: turut hadir Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.(poto/ist)

 SinarKepri.co.id JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia secara resmi meluncurkan Katalog Elektronik 6.0 sebuah inovasi digital yang diinisiasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom)

 

Hal ini langsung diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang bertepatan dengan agenda Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025. Acara berlangsung di Istana Negara, Jakarta, belum lama ini.

 

Dengan versi terbaru ini, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi lebih terbuka, efisien, dan proaktif.

 

Peluncuran ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Turut hadir Kepala LKPP Hendrar Prihadi, para menteri kabinet Merah Putih, serta jajaran pimpinan Telkom seperti Direktur Utama Ririek Adriansyah.

 

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. “Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 ini adalah langkah strategis untuk menciptakan transparansi dan efisiensi. Mulai 1 Januari 2025, seluruh transaksi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan sistem ini,” ujar Prabowo, dikutip.

 

Katalog Elektronik Versi 6.0 dirancang untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sistem ini menawarkan solusi digital yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pembayaran, menjadikannya lebih transparan dan efisien. Keunggulan lain yang ditawarkan adalah kemudahan pembayaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK), fitur e-audit, serta pemantauan transaksi secara real-time untuk mencegah penyalahgunaan.

 

Langkah ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah pembayaran bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi serta menciptakan lingkungan persaingan yang sehat.

 

Digitalisasi ini juga berpotensi mengurangi biaya pengadaan hingga 30%, menekan biaya administrasi hingga 50%, dan mempercepat proses melalui otomatisasi. Selain itu, sistem ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan lebih presisi, sehingga menghasilkan penghematan anggaran sebesar 15%-20%.

 

Dengan peluncuran Katalog Elektronik 6.0, pemerintah mengambil langkah besar dalam mendukung transformasi digital di sektor publik. Transparansi dan efisiensi adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab.

 

Sementara itu, Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, atau yang akrab disapa Hendi, turut mengapresiasi langkah ini sebagai inovasi besar dalam sistem pengadaan elektronik. “Katalog Elektronik Versi 6.0 mempermudah masyarakat untuk memantau proses pengadaan pemerintah, mulai dari harga hingga spesifikasi produk. Kami berharap sistem ini mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas,” ujar Hendi.

 

Dikatakan Ririek Adriansyah, selaku Direktur Utama Telkom menyebutkan, peluncuran Katalog Elektronik ini merupakan komitmen nyata Telkom dalam mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan.

 

“Kami berharap sistem ini mampu menghadirkan solusi yang lebih kompetitif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia,” ungkap Ririek.

 

Langkah ini menunjukkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi digital ini diharapkan menjadi pilar utama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, sekaligus membawa dampak positif bagi perekonomian nasional. (*)