KIP di Batam Dalam Prakteknya Masih Diatas Kertas, Buku APBD Batam Sangat Sulit Diperoleh

 

Thomas AE Ketua LSM Gebuki Kepri (foto: net)

sinarkepri.co.id.Batam-Sudah hampir sepuluh tahun  Undang-undang Nomor 14/2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disahkan pemerintah pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan persetujuan DPR .  Tepatnya 30 April 2008 dan secara efektif diberlakukan setahun kemudian  tahun 2009 di seluruh Indonesia. Undang-undang nomor 14/2008 itu dimaksudkan kepada pejabat pupblik  maupun swasta untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat  menyangkut kepentingan hidup masyarakat banyak. Dalam undang-undang 14/2008 itu, memang ada yang dikecualikan informasi yang tak  boleh dibuka atau diberikan secara bebas, seperti rahasia negara atau menyangkut keamanan negara.

        Dalam   prakteknya, kendati sudah hampir 10 tahun diberlakukan undang-undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik tersebut, implementasinya atau pelaksanaannya masih jauh dari harapan, termasuk di Kota Batam. Masyarakat yang membutuhkan informasi tentang penggunaan anggaran setiap dinas misalnya, sangat sulit didapatkan.  Padahal, masalah penggunaan anggaran yang tercantum dalam buku APBD mutlak perlu diketahui masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat publik yang menggunakannnya.  

       Hal ini dijelaskan sekaligus dikeluhkan sejumlah aktifis pemerhati pengguna anggaran di kota Batam.  Salah satunya Ketua LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebuki) Provinsi kepri Thomas AE.   Penggiat anti korupsi yang juga dikenal sebagai pengajar itu memaparkan, selama ini ia sangat sulit untuk memperoleh buku APBD Kota Batam guna mengetahui sejauh mana jumlah anggaran setiap SKPD atau dinas.  Sulitnya memperoleh buku APBD dari instansi terkait, kemudian mencoba meminta dari beberapa SKPD atau dinas  seperti dari Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai salah satu dinas yang banyak menyedot anggaran, maupun dinas-dina lainnya.  Namun Thomas menyebut, tidak pernah diperoleh bahkan pejabatnya tidak bisa ditemui.  Thomas menyebut, sepertinya buku APBD dijadikan atau dianggap  semacam buku sakti atau buku rahasia.  Padahal dalam buku APBD itu tidak ada yang dirahasiakan atau ditutup-tutupi ..

       Kendati demikian, Thomas menyebut, ia tidak menyerah sampai nantinya dapat memiliki buku APBD untuk mengetahui besarnya anggaran setiap SKPD/dinas di jajaran Pemko Batam dan bagaimana penggunaannya.  Manfaatnya,  tentu masyarakat akan dapat mengetahui bagaimana penggunaan anggaran setiap  dinas terutama dalam akhir tahun anggaran.  Tak hanya penggunaan anggaran, tetapi juga pemasukan dari beberapa objek pajak.  Dari pos mana saja pajak diperoleh dan berapa besarnya, masyarakat luas tentu perlu mengetahuinya, jelas Thomas.  APBD itu, kata Thomas tentunya juga bersumber dari masyarakat melalui pajak dan berhak mengetahui bagaimana penggunaannya. Thomas kembali mengulangi, bahwa buku APBD itu bukan buku rahasia atau buku sakti yang sepantasnya bisa dimiliki elemen masyarakat yang ingin mendapatkannya dan mengetahuinya mulai dari aktifis, wartawan sampai masyarakat awam sekalipun, jika diminta, pejabat terkait wajib memberikannya.  (arifin) . .