Jaga Keteduhan hingga RT

Dua pasangan Capres-Cawapres saat mengambil nomor urut

JawaPos.com - Idealnya, prinsip kampanye itu tidak jauh berbeda dengan iklan atau pariwara sebuah produk. Boleh membagus-baguskan produk sendiri dan tidak menyindir produk kompetitor sama sekali. Dengan cara seperti itu, tak akan ada persinggungan antar pengiklan atau tim kampanye. Terwujudlah kampanye yang damai.  Tapi, tentu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, membaguskan calon sendiri tidaklah cukup. Tidak sesederhana itu. Karena untuk mengesankan satu calon bagus, juga harus dibandingkan dengan kondisi kompetitor. Sehingga tak terhindarkan mencoba menelaah atau mendalami program pihak lain.        

      Maka, bisa jadi akan ada kecenderungan untuk mencari dan memunculkan kelemahan lawan. Tim calon lain pun akan membalas hal serupa. Saling berbalas itulah yang membuat sulit tercapai kampanye teduh. Cenderung riuh dan bisa menimbulkan gesekan.    Menurut saya, asalkan saling membandingkan itu hanya sebatas pada program, visi, dan misi, itu tentu hal yang fair saja. Misalnya, dijabarkan dengan logika sehat, program Bapak atau partai Bapak ini tidak tepat dengan alasan ini itu dan disertai data-data.  

     

Dua pasangan Capres-Cawapres bersama Ketua KPU

Kita sebaiknya menghindari isu-isu yang sudah diatur untuk tidak diangkat dalam kampanye. Di antaranya, isu tentang identitas, agama, ras, dan kesukuan. Sebab, itu isu yang sensitif. Bahwa ada orang yang memilih calonnya karena identitas tertentu, itu normal dan sah saja. Tapi, kalau SARA dipakai untuk berkampanye, tentu hal yang kurang tepat.    Apalagi kalau dilihat perkembangan belakangan, itu mudah sekali, khususnya melalui media sosial, berita-berita, atau meme tersebar dengan cepat. Dan masalahnya, isi atau konten tersebut informasi yang tidak benar.

Bahkan, sengaja dibuat untuk memanas-manasi oleh pihak tertentu. Karena itu, harus lebih kuat lagi mengantisipasi isu-isu semacam itu. Harus ada upaya-upaya yang kuat untuk meng-counter model pemberitaan yang salah. Harus lebih kencang lagi upaya untuk melawan hoax di media sosial. Pengalaman pada Pemilu 2014 sebenarnya sudah memberikan banyak pelajaran berharga bahwa perang di media sosial berbahaya. Saya yakin sudah banyak masyarakat yang semakin dewasa dalam menyikapi kabar-kabar panas di media sosial. Tidak mudah menyebarkan kabar yang belum jelas asal-usulnya. Dan, yang juga tidak kalah penting, bisa saling mengingatkan agar temannya di media sosial tersebut tidak ikut-ikutan menyebarkan kabar bohong. Masalahnya, sekarang ini semakin bervariasi model-model penyebaran informasi keliru itu.

      Sangat disarankan agar para pemilik akun media sosial tidak segan-segan untuk memblokir akun yang berulang-ulang menyebarkan informasi sesat atau provokatif. Tentu menjadi tugas polisi serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan patroli siber dan memblokir akun-akun anonim tersebut. Lebih dari itu, yang paling penting adalah pasangan calon dan tim kampanye langsung mencontohkan kampanye yang santun atau damai. Bukan hanya di tingkat pusat. Karena kalau simbolnya hanya yang di atas, pasangan calon presiden atau wakil presiden dan tim kampanye itu menurut saya tidak cukup. Harus turun sampai tingkat daerah, termasuk pada relawan. Bahkan, kampanye di level desa, RT, dan RW harus diberi pemahaman kampanye damai.

      Apalagi, masa kampanye pemilu punya durasi yang panjang, tujuh bulan. Di dalam masa yang panjang itu, biasanya kalau kita sudah letih, jadi lebih mudah tersulut emosi. Terutama bagi tim kampanye harus betul-betul aktif dan memperhatikan faktor psikologis tersebut. Tapi, waktu yang terbilang cukup lama itu juga sekaligus bisa menjadi ajang pendewasaan untuk masyarakat. Kita juga harus mengingatkan diri kita sendiri, orang lain, aparat, dan lembaga bahwa dalam demokrasi atau pemilu itu salah satu karakter keberhasilannya adalah damai. Kompetisi untuk menang memang iya. Tapi, bukan cara memaksa, apalagi dengan kekerasan. Adalah tanggung jawab kita masing-masing menjaga pilpres damai.