Header Ads

Pemko Batam Dukung Penguatan Peran Media Massa Pada Pilkada Serentak Tahun 2024


𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 - Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan dukungan penuh serta apresiasi terhadap pelaksanaan Forum Koordinasi dan Konsultasi dengan tema “Peran Strategis Media Massa Nasional dalam Mendukung Pemberitaan yang Positif pada Pilkada Serentak Tahun 2024 agar Berjalan Kondusif, Aman, dan Lancar.”


Hal ini dalam rangka mempersiapkan dan memperkuat peran strategis media massa pada Pilkada Serentak tahun 2024. Acara tersebut digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dan dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, Rabu (4/9/2024).

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M. Pd. menyampaikan pentingnya peran media massa sebagai pilar utama dalam menciptakan iklim politik yang sehat dan kondusif. Menurutnya, intensitas penggunaan media sosial yang semakin meningkat memerlukan langkah-langkah mitigasi khusus untuk mengurangi dampak negatif yang dapat muncul dari dinamika politik di dunia digital.

“Media sosial dapat membentuk nilai dan norma pemilih, yang jika tidak diimbangi dengan pemberitaan yang kredibel dan bertanggung jawab, dapat memicu instabilitas. Oleh karena itu, kami berharap media massa dapat menjadi penjaga transparansi serta pengawas independen yang menghubungkan pemimpin dengan rakyat,” ujar Jefridin.

Pemerintah Kota Batam berharap seluruh pihak dapat menjaga stabilitas politik agar keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Tahapan Pilkada telah dimulai, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kondusifitas selama proses berlangsung.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, menekankan pentingnya penyelenggaraan Pilkada yang transparan dan berintegritas.

Rudi juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum jelas kebenarannya.

“Kredibilitas dan tanggung jawab dalam penyebaran informasi harus dijaga untuk mencegah gesekan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” tutupnya.***



Diberdayakan oleh Blogger.